Agenda Kongres ke-6 PDIP: Pengukuhan Megawati Jadi Ketum, Hasto Masih Sekjen?

Agenda Kongres ke-6 PDIP: Pengukuhan Megawati Jadi Ketum, Hasto Masih Sekjen?

 JAKARTA – Kongres ke-6 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang rencananya digelar pada 2025 menjadi sorotan publik karena agenda utamanya, yakni pengukuhan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum periode 2025-2030, serta spekulasi soal posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto. Berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP pada Mei 2024, poin ke-17 rekomendasi eksternal menyatakan bahwa seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Indonesia memohon kesediaan Megawati untuk kembali memimpin partai berlambang banteng tersebut. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menegaskan, kongres akan menjadi forum pengukuhan Megawati, meski waktu dan tempat pelaksanaan masih menunggu keputusan sang ketua umum.

Namun, penundaan kongres yang awalnya dijadwalkan April 2025 memunculkan berbagai tafsir. Puan Maharani, Ketua DPP PDIP, menyatakan partai masih mempertimbangkan situasi politik nasional,

termasuk konsolidasi internal. Penundaan ini juga dikaitkan dengan kasus hukum yang menjerat Hasto, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember 2024 terkait suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI. Meski Hasto divonis 3,5 tahun penjara pada Juli 2025, sejumlah kader seperti Komarudin Watubun menyebut banyak kandidat potensial untuk menggantikan posisi sekjen, yang akan ditentukan oleh Megawati sebagai formatur tunggal. Aria Bima, politisi senior PDIP, menambahkan bahwa pergantian sekjen mungkin terjadi karena Hasto harus fokus pada proses hukumnya, yang turut memengaruhi persiapan kongres.

    Di sisi lain, Megawati menyerukan kesiagaan kader menghadapi upaya eksternal yang ingin mengacaukongres, seperti munculnya spanduk provokatif. PDIP menegaskan soliditas partai tetap terjaga, dengan kongres dipastikan digelar sebelum akhir 2025 untuk menentukan arah politik, termasuk sikap terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

    Di sisi lain, Megawati Soekarnoputri menyerukan kesiagaan seluruh kader PDIP untuk menghadapi upaya eksternal yang berpotensi mengacaukan Kongres ke-6 partai, seperti kemunculan spanduk-spanduk provokatif yang diduga bertujuan memecah belah soliditas internal, sambil menegaskan bahwa PDIP tetap kokoh dengan komitmen menggelar kongres sebelum akhir 2025 guna menentukan arah politik strategis, termasuk menyikapi dinamika pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, meski tengah menghadapi kasus hukum, menegaskan bahwa partai tidak akan terpengaruh oleh tekanan eksternal dan terus fokus pada konsolidasi menjelang kongres, dengan agenda utama pengukuhan kepemimpinan Megawati serta

penyusunan strategi politik jangka panjang. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menambahkan bahwa kongres akan menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap peran partai di tengah lanskap politik nasional, termasuk memperkuat posisi oposisi konstruktif yang selama ini dijalankan PDIP. Sementara itu, kader di daerah seperti DPD PDIP Jawa Tengah dan Sumatera Utara melaporkan adanya gerakan terkoordinasi untuk menggoyang kepercayaan publik terhadap partai melalui isu-isu hoaks, namun mereka menegaskan bahwa dukungan terhadap Megawati tetap solid. Ketua DPD PDIP Bali, Wayan Koster, menyatakan bahwa pihaknya telah memetakan potensi gangguan dan siap menjaga stabilitas selama persiapan kongres.

 Dalam konteks pemerintahan Prabowo, PDIP berencana merumuskan sikap tegas terkait kebijakan ekonomi dan sosial yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, dengan menjadikan kongres sebagai platform untuk menggalang kekuatan politik akar rumput. Aria Bima, politisi senior PDIP, menekankan bahwa partai akan tetap setia pada ideologi Pancasila dan menolak segala bentuk intervensi yang bertentangan dengan visi pro-rakyat, sehingga kongres ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat identitas dan perjuangan PDIP di tengah tantangan politik kontemporer.